4 Jenis Regulasi Serta Peranannya dalam Dunia Bisnis Ini Perlu Kamu Ketahui

Kamu mungkin sudah sangat sering mendengar kata regulasi, yang biasanya kerap kita jumpai di suatu tempat atau pada sebuah lingkungan tertentu untuk membatasi seseorang dalam melakukan aktivitasnya.

Regulasi sering memiliki makna yang negatif karena begitu banyak batasan yang dimuat di dalamnya. Biasanya, regulasi dikeluarkan atau dirumuskan oleh berbagai pihak yang sudah mempunyai wewenang dalam mengatur sebuah pemerintahan atau perusahaan.

Di dalam dunia bisnis, terdapat berbagai aturan serta serangkaian tatanan hukum yang berlaku untuk mengatur berjalannya sebuah bisnis dalam suatu negara. Di indonesia sendiri, regulasi terkait bisnis meliputi merek, perlindungan terhadap konsumen, sampai ke larangan monopoli.

Regulasi biasanya dijadikan sebagai patokan dalam berkembangnya suatu ekosistem usaha pada suatu negara dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian global secara umum. Lalu, apa yang dimaksud dengan regulasi?

Singkatnya, regulasi adalah sebagai sebuah kontrol yang berkelanjutan dan terfokus pada apa yang dilakukan oleh badan publik atau pemerintah atas kegiatan masyarakat. Regulasi ini dilakukan dengan melibatkan mekanisme pengumpulan informasi, penetapan standar, serta modifikasi perilaku.

Nah, dalam prosesnya, regulasi memiliki jenis-jenis tertentu secara umum, yang merujuk pada peran dari regulasi sebagai alat kontrol. Berikut ini adalah 4 jenis regulasi beserta penjelasannya.

Jenis-jenis Regulasi

jenis-jenis regulasi

1. Arbitrary regulations (Regulasi sewenang-wenang)

Menurut Cornell University Law School, arbitrary regulation atau regulasi arbitrase awalnya muncul untuk mencegah suatu tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Dalam demokrasi, bertindak sewenang-wenang tidak bisa dibenarkan dan untuk itulah muncul kekuasaan hukum sebagai pemegang keputusan regulasi arbitrase ini.

Regulasi arbitrase diartikan sebagai sebuah penerapan hukum yang berdasarkan pada kebijaksanaan individu yang diputuskan berdasarkan kepada Undang-Undang dan diskresi oleh hakim dengan menerapkan prinsip umum secara hukum dan juga memperhatikan bukti serta preseden tertentu.

Secara umum, regulasi jenis ini merupakan keputusan pengaturan yang dibuat berdasarkan pada fakta dan juga pendapat. Regulasi ini bersifat memusat dan menggunakan akumulasi kekuasaan untuk mengatur agenda tertentu dalam berbagai kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi maupun sosial.

2. Good faith regulations (Regulasi itikad baik)

Regulasi jenis ini mengacu pada cara di mana para pihak di dalam suatu perjanjian bertindak satu sama lain. Hal ini biasanya terjadi pada hubungan kerja antara pemilik usaha dengan karyawannya. Regulasi ini menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling menghormati antara satu sama lainnya.

Regulasi itikad baik ini adalah sebuah istilah hukum yang menggambarkan sebuah niat para pihak dalam sebuah kontrak untuk mereka bertransaksi secara jujur satu dengan yang lain. Kontrak itu mencakup hal-hal tandatangan dan kesepakatan dalam mematuhi serta menjunjung tinggi kontrak.

Hal ini juga secara tidak langsung bisa menuntut suatu pihak untuk melakukan tindakan jujur tanpa ada mengambil keputusan dari pihak yang lain.

Regulasi ini juga bisa digunakan dalam berbagai situasi, bisa saat melakukan mediasi, kontrak bisnis, sampai hukum bisnis. Bahkan, beberapa pengadilan juga menggunakan regulasi jenis ini dalam kasus perdata. Namun, biasanya regulasi jenis ini ditemukan dalam sebuah hubungan bisnis atau usaha.

3. Goal conflict regulations (Regulasi konflik tujuan)

Konflik tujuan merupakan sejauh mana pihak merasa bahwa tujuan mereka tidak sesuai. Maka dari itu, regulasi ini menjadi aspek yang penting yang berperan sebagai identifikasi dari aturan yang bisa mencegah konflik tujuan antar pihak dalam suatu kesepakatan bersama.

Regulasi ini juga menjadi cara pengaturan saat subjek tujuan secara signifikan lebih tinggi dari tingkat tujuan pribadi yang sudah mereka pilih. Regulasi ini membenturkan tujuan individu dengan tujuan masyarakat umum dan juga memilih aturan masyarakat yang lebih besar.

4. Process regulations (Regulasi proses)

Regulasi proses merupakan sebuah cara melakukan arahan yang jelas mengenai bagaimana suatu tugas dalam suatu proses harus selesai. Regulasi ini memang dibuat untuk menentukan setiap tahapan proses.

Regulasi ini memang diharapkan bisa membantu para sektor usaha untuk berjalan dengan ideal sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan oleh pembuat regulasi.

Regulasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah sektor usaha dan juga bisnis, karena sifatnya mampu menertibkan perilaku usaha serta konsumen dalam rentang waktu tertentu. Hal ini bertujuan supaya masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha bisa mencapai sebuah keseimbangan antara produksi dengan konsumsi.

Biasanya ragam kontrak regulasi yang dibahas adalah tentang pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, serta penyediaan infrastruktur. Regulasi ini secara lengkap dibahas dalam buku Kontrak Pemerintah : Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan.

Buku ini ditulis oleh akademisi serta peneliti, juga para praktisi hukum yang menggeluti bidang ini. sehingga buku ini mengkombinasikan antara “cita rasa” ilmiah sekaligus juga praktikal. Buku ini sangat cocok untuk berbagai kalangan, baik oleh para praktisi, pebisnis, maupun mahasiswa.

Buku ini bisa segera kamu pesan melalui https://www.gramedia.com/

Selain itu, ada gratis voucher diskon yang bisa kamu gunakan tanpa minimal pembelian. Yuk, beli buku di atas dengan lebih hemat! Langsung klik di sini untuk ambil vouchernya.

promo diskon