Sejarah Hubungan Korea Selatan dan Jepang hingga Masa Modern

Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa hubungan Korea Selatan dan Jepang bisa begitu dekat dalam perdagangan dan keamanan, tetapi tetap sering diwarnai ketegangan dalam sejarahnya?

Hubungan keduanya memang memiliki dua sisi. Di satu sisi, Jepang dan Korea Selatan bekerja sama dalam menghadapi ancaman Korea Utara, menjaga stabilitas kawasan, dan memperkuat hubungan ekonomi.

Di sisi lain, persoalan warisan kolonial Jepang, isu comfort women, kerja paksa, dan sengketa Dokdo/Takeshima masih menjadi sumber perselisihan.

Ringkasan Hubungan Korea Selatan dan Jepang

1. Akar Utama Konflik

Pendudukan kolonial Jepang atas Korea pada tahun 1910–1945 meninggalkan persoalan sejarah, termasuk isu kerja paksa dan comfort women.

2. Normalisasi Hubungan Diplomatik

Jepang dan Korea Selatan menandatangani Treaty on Basic Relations pada 22 Juni 1965, sedangkan hubungan diplomatik resmi dinormalisasi setelah pertukaran instrumen ratifikasi pada 18 Desember 1965.

3. Sengketa Wilayah

Korea Selatan menyebutnya Dokdo, sedangkan Jepang menyebutnya Takeshima.

Korea Selatan saat ini menguasai pulau tersebut secara efektif, sementara Jepang tetap mengajukan klaim kedaulatan.

4. Kerja Sama Keamanan

Kedua negara bekerja sama dalam isu keamanan kawasan, termasuk melalui GSOMIA (General Security of Military Information Agreement atau perjanjian berbagi informasi intelijen militer), terutama terkait ancaman rudal dan nuklir Korea Utara.

5. Hubungan Modern

Kerja sama juga mencakup keamanan ekonomi, teknologi, rantai pasok, serta hubungan antarmasyarakat.

Pada tahun 2025 hingga sekarang, kedua pemerintah kembali mendorong komunikasi tingkat tinggi dan kerja sama trilateral bersama Amerika Serikat.

Meski hubungan kedua negara semakin erat, persoalan sejarah belum sepenuhnya selesai.

Bahkan pada Maret 2026, pemerintah Korea Selatan kembali memprotes buku pelajaran Jepang yang dianggap mendistorsi sejarah terkait Dokdo, kerja paksa, dan comfort women.

Sejarah Awal dan Akar Luka Historis (1910–1945)

Untuk memahami mengapa hubungan Korea Selatan dan Jepang masih sensitif hingga sekarang, kamu perlu melihat kembali pengalaman rakyat Korea selama 35 tahun berada di bawah kekuasaan kolonial Jepang.

1. Masa Pendudukan Kolonial Jepang di Semenanjung Korea

Jepang secara resmi menguasai Korea pada tahun 1910 dan mengakhiri kekuasaannya setelah Jepang menyerah pada tahun 1945.

Selama masa kolonial, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan yang membatasi kebebasan politik dan menekan gerakan kemerdekaan Korea.

Kebijakan kolonial juga mencakup penguasaan sumber daya serta pengendalian berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Tekanan terhadap identitas dan kehidupan masyarakat Korea semakin kuat pada masa perang.

Pemerintah kolonial mendorong kebijakan asimilasi dan mobilisasi penduduk untuk mendukung kepentingan perang Jepang, termasuk pengerahan tenaga kerja dan sumber daya dari Korea.

Oleh karena itu, pengalaman kolonial tahun 1910 hingga 1945 menjadi salah satu akar utama ketegangan Korea Selatan dan Jepang setelah hubungan diplomatik keduanya dipulihkan.

Warisan persoalan tersebut kemudian muncul dalam berbagai isu sejarah, termasuk kerja paksa dan sistem comfort women.

2. Isu Kerja Paksa (Forced Labor) dan Comfort Women (Ianfu)

Ketika Perang Asia-Pasifik semakin meluas, Jepang meningkatkan mobilisasi sumber daya manusia dari wilayah koloninya.

Di Korea, kebijakan mobilisasi tenaga kerja berkembang hingga pengerahan paksa untuk memenuhi kebutuhan industri dan perang Jepang, terutama pada periode tahun 1930-an hingga 1945.

Banyak warga Korea kemudian dikirim untuk bekerja dalam kondisi berat dan berbahaya.

Catatan dari Encyclopedia of Korean Culture menyebut mobilisasi tersebut mencakup berbagai sektor dan berlangsung dalam kondisi kerja yang buruk, sementara sebagian korban mengalami kematian akibat pengeboman, kecelakaan, dan penyakit.

Sementara itu, istilah comfort women atau "wanita penghibur" merujuk pada perempuan yang ditempatkan di sistem rumah bordil militer Jepang selama perang.

Perempuan dari Korea termasuk di antara mereka yang menjadi korban, dengan proses perekrutan yang dalam berbagai kasus melibatkan penipuan, penculikan, ancaman, dan perdagangan manusia.

Dua persoalan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam sengketa sejarah Korea Selatan dan Jepang.

Perbedaannya bukan hanya mengenai apa yang terjadi pada masa kolonial, tetapi juga menyangkut pertanyaan tentang tanggung jawab, kompensasi, dan apakah penyelesaian pemerintah pada masa lalu sudah cukup memenuhi hak para korban.

3. Normalisasi Hubungan Diplomatik 1965 (Treaty on Basic Relations)

Setelah puluhan tahun hubungan kedua negara terputus akibat penjajahan Jepang, Korea Selatan dan Jepang akhirnya menormalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1965.

Pemerintahan Presiden Park Chung-hee dan pemerintah Jepang menyepakati Treaty on Basic Relations pada 22 Juni 1965 yang menjadi dasar pemulihan hubungan resmi kedua negara.

Normalisasi ini juga disertai Agreement on the Settlement of Problems concerning Property and Claims and on Economic Co-operation.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Jepang memberikan hibah US$300 juta dan pinjaman hingga US$200 juta kepada Korea Selatan, sementara kedua negara menyatakan persoalan mengenai harta benda dan klaim yang tercakup dalam perjanjian telah diselesaikan secara "complete and final".

Namun, penyelesaian tersebut kemudian menimbulkan perbedaan tafsir.

Pemerintah Jepang berpandangan bahwa kesepakatan 1965 telah menyelesaikan persoalan klaim secara final, sedangkan putusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada 2018 menegaskan bahwa hak individu korban untuk menuntut perusahaan Jepang atas kerugian akibat kerja paksa tidak otomatis hilang karena kesepakatan antarnegara tersebut.

Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber utama ketegangan hukum dan diplomatik Korea Selatan–Jepang.

4 Isu Penting yang Memicu Pasang Surut Hubungan Bilateral Korea Selatan dan Jepang

Berikut empat isu yang paling sering memengaruhi hubungan keduanya.

1. Sengketa Wilayah Pulau Dokdo / Takeshima

Dokdo adalah nama yang digunakan Korea Selatan untuk gugusan pulau tersebut, sedangkan Jepang menyebutnya Takeshima.

Korea Selatan saat ini menguasai wilayah itu secara efektif dan menempatkan personel penjaga di sana, sementara Jepang tetap mengklaimnya sebagai wilayah kedaulatannya.

Kedua negara memiliki dasar historis dan interpretasi hukum yang berbeda mengenai kepemilikan pulau tersebut.

Bagi Korea Selatan, persoalan ini juga berkaitan erat dengan pengalaman sejarah kolonial Jepang sehingga setiap pernyataan atau tindakan Jepang mengenai pulau tersebut mudah memicu reaksi diplomatik Seoul.

2. Persepsi Sejarah dan Ziarah ke Kuil Yasukuni

Kuil Yasukuni di Tokyo menjadi salah satu sumber ketegangan karena tempat ini mengenang para warga Jepang yang meninggal dalam perang, termasuk 14 penjahat perang Kelas A yang dihukum setelah Perang Dunia II.

Kunjungan pejabat tinggi Jepang ke kuil tersebut sering mendapat kritik dari Korea Selatan dan negara-negara lain yang pernah menjadi korban agresi Jepang.

Bagi Korea Selatan, kunjungan tersebut dapat dipandang sebagai simbol yang tidak sensitif terhadap sejarah pendudukan Jepang.

Oleh karena itu, isu Yasukuni kerap memengaruhi suasana hubungan bilateral, terutama ketika muncul bersamaan dengan perdebatan mengenai bagaimana sejarah masa perang diajarkan dan diperingati.

3. Putusan Hukum Kompensasi Kerja Paksa dan Perang Dagang Semikonduktor

Ketegangan kembali meningkat setelah Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018 memutuskan bahwa sejumlah korban kerja paksa pada masa kolonial dapat menuntut kompensasi dari perusahaan Jepang.

Jepang menolak putusan tersebut dengan alasan persoalan klaim telah diselesaikan melalui kesepakatan 1965.

Pada tahun 2019, Jepang kemudian memperketat prosedur ekspor ke Korea Selatan untuk tiga bahan penting industri semikonduktor dan menghapus Korea Selatan dari daftar negara yang mendapat perlakuan perdagangan preferensial.

Korea memandang langkah tersebut sebagai tindakan ekonomi yang berkaitan dengan sengketa sejarah, sementara Jepang menyatakan kebijakan itu berkaitan dengan pengelolaan keamanan ekspor.

Perselisihan ini kemudian berkembang menjadi konflik perdagangan yang turut mengganggu hubungan ekonomi kedua negara.

4. Kerjasama Keamanan Militer (GSOMIA) dan Ancaman Korea Utara

Di tengah persoalan sejarah, ancaman rudal dan nuklir Korea Utara justru mendorong Korea Selatan dan Jepang untuk tetap mempertahankan jalur kerjasama keamanan.

Salah satunya adalah perjanjian GSOMIA (General Security of Military Information Agreement).

Perjanjian ini memungkinkan kedua negara berbagi informasi intelijen militer, termasuk informasi terkait program nuklir dan rudal Korea Utara.

GSOMIA sempat terancam dihentikan pada 2019 ketika hubungan Seoul–Tokyo memburuk akibat sengketa kerja paksa dan konflik perdagangan.

Namun, Korea Selatan kemudian memulihkan sepenuhnya perjanjian tersebut pada 2023.

Kerja sama keamanan bahkan berkembang lebih jauh melalui mekanisme berbagi data peringatan rudal Korea Utara secara real time antara Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat yang mulai diaktifkan pada Desember 2023.

Kalau kamu ingin memahami sejarah Korea dan Jepang dalam konteks Asia Timur, buku A Brief History of East Asia karya Anisa Septianingrum, M.Pd., bisa menjadi bacaan pendamping.

Buku terbitan Anak Hebat Indonesia ini membahas sejarah Tiongkok, Jepang, dan Korea hingga perkembangan kawasan di era modern.

Pembahasannya membantu kamu melihat bagaimana perjalanan sejarah ketiga negara tersebut saling berkaitan, termasuk perubahan Jepang dan kebangkitan Korea Selatan setelah perang.

Tertarik mengenal sejarah Asia Timur lebih jauh? Yuk, dapatkan buku A Brief History of East Asia melalui toko Gramedia terdekat atau Gramedia.com dan ikuti perjalanan sejarah Tiongkok, Jepang, dan Korea segera!