Seringkali masyarakat awam bingung untuk membedakan hukum pidana dan perdata saat mengajukan kasus tertentu ke pengadilan.
Untuk itu, sebaiknya kita pahami dahulu perbedaan hukum pidana dan perdata secara menyeluruh.
Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata
1. Definisi Hukum Pidana dan Perdata
C.S.T Kansil melalui buku berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia menjelaskan, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.
Sementara itu, berdasarkan Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dan adanya ancaman pidana bagi yang pelakunya.
Dengan kedua definisi ahli tersebut, hukum pidana bisa diartikan secara umum sebagai ketentuan yang mengatur tentang tindakan yang tidak boleh dilakukan.
Jika tindakan itu dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi.
Lalu untuk hukum perdata sendiri menurut Prof. Subekti melalui buku berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata memaparkan, hukum perdata itu sebenarnya meliputi hukum privat materiil, yang berarti segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.
Sementara itu, C.S.T Kansil melalui buku yang sama menyatakan, hukum perdata merupakan rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antar satu orang dengan lainnya, menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
Dari kedua definisi ahli di atas, bisa disimpulkan hukum perdata secara umum merupakan hukum yang mengatur perseorangan dan hubungannya dengan orang lain.
2. Tujuan Hukum Pidana dan Perdata
Hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum.
Biasanya hukum pidana itu mengatur implikasi secara langsung pada masyarakat.
Hal ini bisa diartikan ketika tindak pidana dilakukan seseorang, bisa berdampak buruk pada keamanan, kesejahteraan, ketertiban umum masyarakat.
Hukum pidana biasa dikenal bersifat ultimum remedium, yang berarti upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara.
Untuk itu, terdapat sanksi yang menyertai dalam hukum pidana.
Sedangkan untuk hukum perdata lebih bersifat privat, yang berarti mengatur tentang hubungan antar orang perorangan.
Akibat dari ketentuan hukum perdata yang berada di KUH Perdata biasanya berdampak langsung bagi pihak yang terlibat.
Baca buku sepuasnya di Gramedia Digital Premium
Tetapi, ketentuan hukum itu tidak berakibat secara langsung bagi kepentingan umum.
3. Sumber Hukum Pidana dan Perdata
Terdapat beberapa sumber hukum pidana di Indonesia yang wajib kamu ketahui, yaitu:
- KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu acuan utama sumber hukum pidana di Indonesia
- UU di luar KUHP: biasanya memuat aturan tindakan khusus, misalnya pemberatasan tindak pidana korupsi
- Hukum adat yang berlaku di daerah tertentu di Indonesia
Lalu untuk hukum perdata, sampai saat ini setidaknya ada sembilan sumber hukum perdata di Indonesia, yaitu:
- Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)
- KUH Perdata atau BW
- KUHD atau Wetboek van Kopenhandel
- UU No. 5 Thn 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan
- UU No. 4 Thn 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- UU No. 42 Thn 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- UU No. 24 Thn 2004 Tentang Lembaga Jaminan Simpanan (LPS)
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Jenis Hukum Pidana dan Perdata
Secara garis besar terdapat dua jenis hukum pidana, yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.
Hukum pidana umum berlaku untuk setiap lapisan masyarakat.
Sumber hukum pidana umum berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Sementara itu, hukum pidana khusus mengacu aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu.
Contoh dari hukum pidana khusus yakni hukum pidana tentara dan hukum pidana ekonomi.
Lalu untuk jenis hukum perdata di Indonesia di antaranya hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum perorangan, dan hukum kekayaan.
5. Contoh Kasus Hukum Pidana dan Perdata
Contoh kasus hukum pidana yang pernah terjadi di Indonesia yakni kasus Antashari Azhar, kasus pembunuhan Wayan Mirna dengan kopi sianida, dan kasus Nenek Minah.
Sedangkan untuk contoh kasus hukum perdata yang seringkali terjadi di Indonesia yaitu masalah warisan, utang piutang, sengketa kepemilikan, dan hak asuh anak.
Ingin mengetahui lebih dalam tentang hukum pidana dan perdata? Kamu bisa membaca buku Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi karya Barda Nawawi.
Buku ini membahas tentang materi perbandingan hukum pidana yang ditetapkan sebagai materi kuliah serta beberapa fakta menarik hukum pidana yang jarang diketahui publik.
Tertarik untuk mempelajarinya? Untuk kamu para mahasiswa hukum, yuk check out segera bukunya hanya di Gramedia.com!
Selain itu, ada gratis voucher diskon yang bisa kamu gunakan tanpa minimal pembelian. Yuk, beli buku di atas dengan lebih hemat! Langsung klik di sini untuk ambil vouchernya.