Jangan Sampai Tertukar! Berikut Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata yang Harus Dipahami

Hukum pidana dan perdata adalah dua bidang hukum dasar yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.

Hukum pidana dan perdata dapat dengan mudah dibedakan secara signifikan berdasarkan dasar munculnya perkara sampai sanksi yang berlaku.

Pada dasarnya, hukum pidana dan perdata adalah sebuah alat pengadilan yang diciptakan oleh pemerintah untuk mengelola dan menata pergerakan negara serta mengendalikan penyimpangan sosial.

Perbedaan dari hukum pidana dan perdata sendiri terdiri dari beberapa hal yang sebetulnya sudah sangat cukup jelas.

Walaupun demikian, masih banyak masyarakat yang belum paham dengan apa itu hukum pidana dan apa itu hukum perdata.

Tidak mengherankan memang karena perkara pidana dan perdata mempunyai cukup banyak poin yang membedakannya.

Kedua jenis hukum ini memang masuk ke dalam perkara hukum yang paling banyak terjadi di masyarakat.

Maka dari itu, pemahaman mengenai perbedaan hukum pidana dan perdata tidak cuma penting bagi penegak hukum saja, tapi juga untuk masyarakat awam.

Agar dapat dengan mudah memahami perbedaan antara hukum pidana dan perdata simak penjelasannya berikut ini.

Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur larangan sehubungan dengan tindak kriminal atau pelanggaran terhadap kepentingan umum, sampai hukuman yang diberikan terhadap pelakunya.

Sumber dari hukum pidana yang utama adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tiga bagian, yaitu:

• Buku 1 berisi pasal 1 sampai 103, yakni mengenai aturan umum. Seperti tentang batas-batas aturan pidana, hal-hal yang menghapuskan, sampai arti dari beberapa istilah.
• Buku 2 berisi pasal 104 sampai 488, yaitu mengenai kejahatan. Tentang kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan mengenai ketertiban umum, sumpah palsu, sampai kejahatan terhadap nyawa.
• Buku 3 berisi pasal 489 sampai 569, yaitu mengenai pelanggaran. Tentang pelanggaran keamanan umum, kesusilaan, ketertiban umum, sampai pelanggaran jabatan.

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, yaitu mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain.

Hukum perdata terdiri dari hukum pribadi, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris.

Dasar yang digunakan dalam hukum perdata di antaranya merupakan Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata yang terdiri dari empat bagian, yaitu:

• Buku 1 mengenai orang, berisi tentang ketentuan hukum perorangan dan hukum keluarga.
• Buku 2 berisi mengenai benda, memuat tentang ketentuan hukum benda dan hukum waris.
• Buku 3 berisi mengenai perikatan, memuat ketentuan tentang harta kekayaan.
• Buku 4 berisi mengenai pembuktian, mengatur mengenai alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

1. Dasar Perkara

Walaupun bidang cakupan hukum pidana dan perdata bisa bersinggungan, tapi dasar perkaranya tetap berbeda.

Hal yang mendasari perkara pidana adalah pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang memosisikan pelaku pada situasi merugikan negara, mengganggu kewibawaan pemerintah, serta mengganggu ketertiban umum.

Sementara perkara perdata adalah pelanggaran terhadap hak perorangan yang bersifat personal.

2. Laporan

Inisiatif melaporkan perkara yang dialami dalam hukum pidana dan perdata bersumber dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam perkara pidana, inisiatif laporan dapat berasal dari pihak penguasa lewat perangkat hukum yang ada, seperti polisi atau jaksa penuntut umum.

Sementara tanah perdata, inisiatif laporan hanya mungkin berasal dari pihak yang merasa dirugikan atau perorangan yang mengalaminya secara langsung.

3. Isi dan Cakupan

Wilayah cakupan hukum pidana berisi tentang aturan hubungan antara warga negara dengan negara sebagai pihak yang berkuasa (mengawasi dan mengatur) tata tertib masyarakat.

Sementara hukum perdata mengatur hubungan hukum antara satu individu dengan individu lain sehingga perkara dititik beratkan pada kepentingan kewajiban serta hak perorangan.

4. Sudut Pandang Penafsiran

Salah satu hal lainnya yang membedakan hukum pidana dan perdata adalah keduanya mempunyai kemungkinan penafsiran yang berbeda selama proses hukum berlangsung.

Hukum pidana cuma dapat ditafsirkan sebagaimana tercetak sesuai kata-kata yang ada di dalam Undang-undang.

Sedangkan hukum perdata, seorang ahli hukum yang menangani masalah perdata masih mempunyai peluang untuk menerjemahkan hukum perdata memakai berbagai macam sudut pandang sesuai Undang-undang perdata yang berlaku.

Berbicara hukum pidana dan perdata, akan jauh lebih menyenangkan apabila bisa menikmatinya dalam sebuah cerita fiksi.

Maka buku Menunda Kekalahan bisa menjadi pilihan yang tepat untuk membaca perkara hukum pidana yang diceritakan dengan apik di sini.

Novel yang ditulis oleh Todung Mulya Lubis ini terinspirasi dari kasus Bali Nine, mengisahkan mengenai Topan Luhur, pengacara kenamaan yang diminta pemerintah Australia untuk menangani perkara penyelundupan narkoba yang membuat dua pelakunya dijatuhi hukuman mati.

Selain dikenal sebagai pengacara kenamaan, Topan juga merupakan seorang aktivis hak asasi manusia sehingga perkara yang menjerat dua warga negara Australia itu akan sangat cocok dengan profil Topan.

Mampukah Topan menyelamatkan dua WNA yang tersandung kasus narkoba di Indonesia? Cari tahu jawabannya dengan membeli bukunya di Gramedia.com.