Ini Peristiwa Penting Setelah Sidang PPKI dalam Sejarah Kemerdekaan RI

Banyak peristiwa penting terjadi pada hari kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mulai membentuk negara Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, rapat tersebut juga mengangkat Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia saat itu relatif mudah dan berlangsung dalam waktu yang singkat.

Tak ada perdebatan sengit di bekas gedung Road van Indie di Jalan Pejambon itu. Sederhananya, hasil sidang PPKI memilih Soekarno sebagai presiden pertamanya dan Mohammad Hatta sebagai wakil presidennya.

Pasca proklamasi 18 Agustus 1945 ditandai dengan diangkatnya Soekarno dan Moh Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.

Selain mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dua keputusan lain dihasilkan dalam rapat tersebut.

Ini jadi peristiwa penting setelah sidang PPKI yang jadi bagian sejarah Indonesia. Yakni penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pembentukan Komite Nasional Pusat Indonesia (KNIP).

Peristiwa Penting Setelah Sidang PPKI

Berikut ini penjelasan tentang peristiwa penting setelah sidang PPKI yang jadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia:

1. Penetapan Undang-undang Dasar 1945

Proses penyusunan UUD 1945 berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Pancasila.

Sebelum disahkan sebagai konstitusi resmi, anggota PPKI diminta kembali memperdebatkan putusan Pasal 6 Ayat 1, terkait perlindungan presiden dan konstitusional bagi mitra elektoral.

Seorang presiden yang harus beragama Islam. Hal itu untuk mengantisipasi protes dari beberapa anggota PPKI yang berasal dari Timur dan tidak memeluk Islam.

Beberapa anggota dari wilayah timur adalah Sam Ratulangi, Pangeran Noor, Latuharhary, Tadjudin Noor dan I Ketut Pudja.

Saat itu, para pimpinan ormas Islam juga hadir dalam rapat PPKI. Pak Hatta mencoba membujuk para pemuka agama Islam.

Terutama untuk menghapus pasal-pasal Islam sentris dari UUD 1945 agar semua pemeluk agama dapat memahaminya. Persuasi Moh Hatta berhasil, mengubah Pasal 6(1) untuk mengutamakan pluralisme.

Rapat PPKI berlangsung cukup cepat, karena semua anggota mencapai kesepakatan. Kemudian, rancangan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan dan Soekarno dan Hatta diangkat sebagai presiden dan Wakil Presiden.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan UUD 1945 sedikit mengubah religiositas calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, saat itu Soekarno dan Hatta untuk mengambil posisi pemimpin negara.

2. Pembentukan KNIP

Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil kerjasama, kolaborasi dan pengorbanan semua pihak, baik perorangan maupun lembaga.

Komite Nasional Indonesia (KNI) adalah salah satu organisasi yang bersama-sama dengan individu-individu lain dan badan-badan pro-kemerdekaan memberikan kontribusi untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejarah Komite Nasional Indonesia atau lebih dikenal Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah organisasi yang dibentuk dari hasil perundingan dan rapat PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus.

Selain itu, pembentukan KNI berbarengan dengan pembentukan Badan Keamanan Nasional (BKR). Markas KNI berlokasi di Gedung Komidi, Jalan Pos, Pasar Baru, Jakarta yang saat ini Gedung Kesenian.

KNIP mengadakan rapat pertamanya pada tanggal 29 Agustus 1945, pada rapat pendirian pertama KNIP beranggotakan 60 orang. Namun, pada akhirnya, jumlah anggota KNIP menjadi 137 orang. KNI yang dipimpin oleh Bapak Kasman Singodimedjo.

Ia didampingi tiga Wakil Presiden lainnya, Steward Kartohadikusumo (Wakil Presiden I), Bapak Johannes Latuharhary (Wakil Presiden II) dan Adam Malik (Wakil Presiden III). Ketika pertama kali didirikan, KNIP hanya bersifat sementara.

Pada tanggal 15 Februari 1950 berdirinya DVR mengakhiri keberadaan KNIP. Tujuan KNIP pada hakekatnya adalah menjadi badan legislatif sebelum pembentukan DPR dan MPR.

Pada Sidang Paripurna KNIP tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Keputusan Pemerintah No. Republik Indonesia X yang menyatakan bahwa KNIP yang dulunya penasehat presiden, kini bekerja dan ikut serta dalam parlemen.

Nah, itulah dua peristiwa penting setelah sidang PPKI. Sesuai dengan hasil yang disepakati maka dibentuklah UUD 1945 dan Komite Nasional Pusat. Ini adalah peristiwa penting bagi sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Buku Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Orde Reformasi biasa kamu jadikan referensi mempelajari bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia. Termasuk peristiwa penting setelah sidang PPKI yang jadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia.

Buku ini bisa kamu pesan dan beli di Gramedia.com!