Hasil Sidang BPUPKI Pertama dan Kedua, Tonggak Sejarah Bangsa Indonesia

Apabila melihat kembali sejarah yang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan nama BPUPKI.

BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia melaksanakan sidang resmi sebanyak dua kali yang diprakarsai oleh para tokoh bangsa untuk melakukan perumusan segala hal yang berkaitan dengan terbentuknya negara yang memiliki kedaulatan.

BPUPKI atau yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Cosakai adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang.

Dai Nippon membuat BPUPKI karena sudah mulai munculnya serangkaian kekalahan dari para pasukan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang turut masuk ke dalam rentetan Perang Dunia Kedua tahun 1945.

BPUPKI secara resmi terbentuk pada tanggal 29 April 1945, pelantikan para anggotanya turut melibatkan para tokoh Indonesia yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan kemudian.

Secara teknis, peran BPUPKI adalah mempelajari seluruh hal penting yang berkaitan dengan politik, ekonomi, kehakiman pembelajaran negara, tata usaha pemerintah, lalu lintas, dan bidang lainnya sehubungan dengan usaha dalam terciptanya negara Indonesia.

Hasil Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945.

Lokasi berlangsungnya sidang BPUPKI yang pertama adalah di Gedung Chuo Sangi In atau yang saat ini yang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.

Ketika sidang BPUPKI yang pertama berlangsung, terdapat 12 anggota yang naik podium untuk menerangkan uraian.

Salah satu anggotanya ialah Mohammad Yamin yang turut naik ke podium untuk menjelaskan uraian.

Pada sidang BPUPKI yang pertama, Mohammad Yamin menguraikan mengenai kelengkapan negara yang diperlukan oleh Indonesia apabila telah merdeka nantinya.

Ketika sidang BPUPKI yang pertama ini juga, Mohammad Yamin menguraikan lima asas dasar negara, yakni Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Di hari ketiga giliran Mr. Soepomo menguraikan rumusan yang serupa tapi dengan nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, serta Keadilan Sosial.

Selanjutnya, saat sidang BPUPKI memasuki hari terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengenalkan lima sila yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Paparan tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi Pancasila yang nantinya ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Di tanggal yang sama, BPUPKI juga membentuk panitia berjumlah 9 anggota.

Para panitia ini bertugas untuk menampung dan melakukan identifikasi sehubungan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI.

Panitia tersebut membentuk rumusan yang jauh lebih banyak yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.

Rumusan Piagam Jakarta tersebut berisi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, isi pertama dari Piagam Jakarta diganti karena timbul perbedaan pandangan.

Sampai pada akhirnya sila pertama Pancasila dihapus dan kemudian diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hasil Sidang BPUPKI Kedua

Sementara pada sidang BPUPKI yang kedua membahas mengenai rancangan undang-undang dasar, rancangan bentuk negara, wilayah dan kewarganegaraan.

Tidak hanya itu, sidang BPUPKI yang kedua pun turut membahas mengenai susunan pemerintahan, unitarisme dan juga federalisme.

Kemudian turut pula membahas mengenai rancangan ekonomi, keuangan, pendidikan dan pengajaran.

Terdapat sekitar 19 orang yang dibentuk menjadi panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Terdapat juga Panitia Pembelaan Tanah Air yang dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosoejoso serta Panitia Ekonomi dan Keuangan yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.

Hasil kerja dari para panitia tersebut dilakukan pemungutan suara untuk menentukan wilayah Indonesia.

Sidang BPUPKI pun turut membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang pada tanggal 11 Juli 1945.

Hadirnya panitia kecil tersebut adalah untuk merancang UUD 1945 saat sidang pembahasan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1945.

Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI memperoleh hasil laporan perancangan UUD, dan tepat pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar negara.

Kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.

Sebagai gantinya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan PPKI.

Oleh karenanya, penting sekali untuk memperkenalkan anak-anak pada Pancasila sejak masih dini lewat buku Segala Sesuatu tentang Pancasila.

Buku ini berisi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Mulai dari sejak dirumuskan, kelahirannya, ancaman yang dihadapi dan pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan mengamalkan sila-sila yang terdapat pada Pancasila.

Bukunya bisa kamu pesan dan beli di Gramedia.com.