Perangkat Negara Maritim

Setelah diterimanya gagasan Dekrit PM Ir. Djoeanda Kartawidjaja tentang Wawasan Nusatara sebagai konvensi oleh UNCLOS atau United Nation Convention on the Law of the Sea pada 1982, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang menjadi:

1. Negara Kepulauan terbesar wilayahnya di dunia.
2. Poros Maritim Dunia dan Center of Gravity Dunia yang merupakan Kawasan Masa Depan Dunia.

Negara Kepulauan Terbesar Wilayahnya di Dunia

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keunikan dari sisi geografis maupun demografis.

Alamnya yang kaya raya terbentang di wilayah seluas 8.300.000 km2, terdiri dari daratan 1.919.440 km2 dan dikelilingi oleh lautan seluas 6.380.560 km2, yang merupakan pertemuan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Indonesia memiliki ribuan pulau, terletak di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis, dan memiliki banyak gunung berapi aktif, faktor-faktor ini membawa kesuburan bagi tanahnya sepanjang tahun.

Wilayah lautan tersebut di atas belum termasuk wilayah laut jurisdiction yang juga merupakan hak kedaulatan negara atau souvereign right atas Zone Economic Exclusive seluas 2.936.345 km2, yang bisa dinikmati kekayaan alamnya oleh bangsa Indonesia.

Kondisi tersebut di atas membuat Indonesia memiliki daya dan fundamental kemaritiman luar biasa, terutama di perairan dan dasar lautnya yang terdapat sumber tambang mineral, minyak bumi, gas bumi, dan kekayaan hayati dan nabati.

Jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa terdiri dari kurang lebih 700 suku bangsa yang berbeda budaya dan bahasa, tersebar di 17.000 pulau yang ditumbuhi berbagai aneka tumbuhan tropis.

Sebaran penduduk ini menjadikan terciptanya perpaduan budaya dan merupakan pasar dagang yang sangat ideal bagi pertukaran komoditas antar pulau dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduknya.

Bangsa Indonesia bila ingin mencapai cita-cita seperti yang dikumandangkan dalam lirik lagu kebangsaan, yaitu sebagai Negara Indonesia Raya dan terus sejahtera sampai 100 tahun setelah merdeka, hendaknya menjadi Negara Maritim dan menggarap kekayaan alamnya yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi kehidupan warga negara Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam perjuangannya membangun bangsa dan negara telah memiliki:

1. Pandangan hidup bernegara, yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika
2. Pandangan terhadap Kedaulatan Wilayah Negara, yaitu Wawasan Nusantara.
3. Pandangan perjuangannya, yaitu tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara, yang merupakan aturan dan pedoman perjuangan yang telah disepakati Bangsa Indonesia sejak Proklamasi tahun 1945.

Ketiga Pandangan Bangsa Indonesia hendaknya menjadi tonggak landasan berpikir dalam melaksanakan Pembangunan Nasional, dalam menuju terbentuknnya Negara Maritim yang membawa kesejahteraan, berkeadilan, dan yang merata ke seluruh penjuru Indonesia.

Perangkat utama dalam pembentukan Negara Maritim adalah adanya Political Will, atau dasar keinginan publik Bangsa Indonesia yang di pimipin oleh Pemerintah Indonesia, dengan tekad mendalami pengetahuan dan pengelolaan kekayaan alam milik Bangsa Indonesia secara mandiri.

Didukung juga oleh infrastruktur dan telekomunikasi, terutama pelayaran.

Karena pelayaran adalah perangkat yang strategis bagi jalan terlaksananya Negara Maritim.

Untuk mewujudkan kesatuan cita-cita menjadi Negara Maritim secara politik, budaya, dan ekonomi, maka perlu ditata kembali infrastruktur perhubungan darat, perhubungan udara, perhubungan laut, dan telekomunikasi.

Yang paling utama adalah pelayaran yang beroperasi secara tetap, teratur, dan tepat waktu ke seluruh penjuru pelosok Kepulauan Indonesia.

Ini akan menyulam semua alat perhubungan menjadi perekat budaya Bangsa Indonesia dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia yang dipercaya oleh seluruh warganya sebagai penunjang kehidupan saat ini dan masa akan datang.

Yang harus mendapat perhatian khusus adalah wilayah Indonesia bagian timur, yang geografisnya kepulauan.

Karena sampai 76 tahun Indonesia merdeka, Indonesia bagian timur tidak sepenuhnya merasakan pembangunan, bahkan kondisinya semakin menurun, sehingga perlu dibentuk Kementerian Percepatan Pembangunan di Kawasan Indonesia Timur dalam kabinet Pemerintah.

Dalam penataan kembali infrastruktur perlu diperhatikan :

1. Ditegakannya kembali Azas Cabotage secara murni dan konsekuen dalam semua lini kegiatan infrastruktur, untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Bangsa dan Negara Indonesia
2. Membagi sentra logistik industri dasar dan kebutuhan pokok hidup menjadi 3 sentra: Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Ini dilakukan agar pemerataan pembangunan dirasakan semua pihak di wilayah Indonesia dan mengurangi beban biaya transportasi.
3. Pembangunan Nasional diprioritaskan dalam memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM diatas kepentingan nasional yang lain, tanpa menutup adanya investasi berskala besar. Karena UMKM adalah penyangga hidup utama bagi mayoritas (90%) kehidupan Bangsa Indonesia. Pada akhirnya ini dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyrakat.
4. Dasar pengetahuan tentang pandangan Negara Maritim hendaknya menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, harus menjadi dasar kurikulum dari berbagai bidang keilmuan di Tanah Air sejak dini.
5. Semua infrastruktur terutama pelayaran di Indonesia harus dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakuan oleh Pemerintah, pengaturannya (rute dan tarifnya) bukan diserahkan pada mekanisme pasar. (Psl. 5 ayat 1 dan 2 UU no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran).

Poros Maritim dan Center of Gravity Dunia yang merupakan Kawasan Masa Depan Dunia karena :

1. Kekuatan industri dunia yang pada awalnya berada di Benua Eropa dan Amerika sejak era Renaissance, di abad 21 beralih ke wilayah Benua Asia, terutama wilayah Asia bagian Timur atau Pantai Barat Laut Pasifik.
2. Sedangkan pusat energi yang awalnya berada di Timur Tengah, dengan berkurangnya fosil energy, akan beralih ke wiayah Pasifik Barat, terutama Indonesia, tumbuh berkembang masa depan energi baru, yaitu: biofuel, angin, matahari, air (air terjun, pasang surut, dan sebagainya) yang ramah lingkungan.
3. Wilayah Indonesia terletak secara geografis berada di antara Benua Australia (yang kaya akan hasil pertambangan dan pangan) dan daratan Benua Asia dengan penduduk 4,3 miliar jiwa, yang merupakan 60% populasi dunia dengan memiliki perkembangan ekonomi tertinggi di dunia saat ini. Benua Asia tentu saja menjadi pasar dan kekuatan ekonomi masa depån dunia.
4. Terletak di pusat lintasan pelayaran dunia, yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini menempatkan Indonesia menjadi lintasan 60% rute dari kapal-kapal niaga dan kapal perang yang merupakan kepentingan politik global negara adidaya dan adikuasa. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan 3 Choke Point dunia dan merupakan celah pintu masuk terpenting menuju Laut Natuna Utara/Laut China Selatan yang luasnya 3,5 juta km2, yang dipersengketakan oleh negara-negara di sekitarnya. Ini karena Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran strategis dan kaya dengan kekayaan alam, serta lintasan menuju kawasan industri Asia Timur dan sebaliknya.

Ini artinya, penting sekali bagi Indonesia untuk membuat Pelabuhan Samudra di ketiga Chocke Point atau Alur Lintas Kepulauan Indonesia /ALKI, sebagai Accumulation Port atau Pelabuhan Pengumpul atau Pelabuhan Pembongkaran dari barang-barang untuk ekspor maupun impor.

Pada ALKI 1: Perlu dibangun Pelabuhan Pengumpul di Bojonagara/Ujung Banten sebelum memasuki Selat Sunda, menuju Samudra Hindia, menuju Eropa/Amerika Timur dan sebaliknya.

Pada ALKI 2: Perlu dibangun Pelabuhan Pengumpul di Pulau Lombok atau Makassar sebelum memasuki Samudra Hindia dan sebaliknya.

Pada ALKI 3: Perlu dibangun Pelabuhan Pengumpul di Pulau Seram, guna mengumpulkan muatan-muatan dari wilayah kepulauan Indonesia bagian timur.

Perlu dibuatnya Pelabuhan Pengumpul tersebut adalah agar kapal-kapal samudra (Ocean Going vessel) terhindar dari melakukan “costing voyage”, sehingga biayanya mahal.

Negara Indonesia yang beriklim tropis, panas matahari bersinar sepanjang tahun dan kaya dengan berbagai tambang maupun tumbuhan yang merupakan sumber energi masa depan yang ramah lingkungan.

Populasi Indonesia yang saat ini mencapai 270 juta penduduk, pada abad 21 ini memasuki masa bonus demografi, dimana 60% penduduknya merupakan usia produktif. Ini merupakan potensi tenaga kerja luar biasa, terutama bila kualitasnya unggul dan dilatih dengan baik, sehingga dapat mempercepat Pembangunan Nasional.

Kearifan budaya bangsa yang ditanamkan oleh pendiri Indonesia saat perjuangan kemerdekaan, yaitu pola dasar dan landasan berpikir Bangsa Indonesia: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan gotong royong, bukan pola pikir bangsa barat yaitu liberalisme dan individualisme.

Pola dasar landasan berpikir tersebut telah dibuktikan berhasil dalam perjuangan sehingga membawa kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pola dasar dan landasan berpikir ini memiliki kebersamaan corak di negara-negara Asia Timur dalam pembangunan ekonominya, sehingga mendapat sebutan menjadi Macan Ekonomi Asia.

Dalam percepatan Pembangunan Nasional menuju 100 Tahun Bangsa Indonesia merdeka pada tahun 2045, peran Asosiasi Profesor Indonesia (API) yang memiliki kedudukan sangat penting di Perguruan Tinggi hendaknya dapat berfungsi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan Policy Triple Helix Development, yaitu terciptanya sinergi kerja antara Perguruan Tinggi – Pemerintah – Pengusaha.

Perguruan Tinggi berikut jajarannya di kampus sangat penting sebagai lumbung yang menghasilkan:

• Sarjana pejuang yang bertekad membangun Indonesia
• Sarjana terampil pengelola/enterprenuer dan pejuang
• Sebagai wadah penelitian/research

Persatuan Alumni Perguruan Tinggi hendaknya merupakan wadah perekat dalam menciptakan suasana yang harmonis antara Pemerintah – Pengusaha – Perguruan Tinggi.

Penutup

Dalam konteks Pembangunan Nasional baik dalam hal karakter maupun corak pembangunannya, perlu diperhatikan faktor geografis, demografis, dan historis sebagai pedoman penyelenggara negara dan pemerintah.

Hal ini semata-mata agar pelaksanaan nation building dan state building Indonesia berlangsung harmonis.

Patut disadari bahwa di balik keunikan Bangsa Indonesia yang dimaksud tersebut, juga terkandung berbagai kerawanan yang berpotensi dalam kelangsungan hidup atau eksistensi, yaitu menurunnya jati diri Pancasila yang tentunya akan menjurus ke degradasi Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendeteksi, mencegah, mengatasi, dan meniadakan dampak negatif kerawanan potensial pada Negara Indonesia dalam bidang: politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan.

Untuk keperluan yang dimaksud, pendekatan kesejahteraan melalui aktualisasi Kebijakan Pelayaran Nasional yang bersifat komprehensif adalah sebagai bagian integral perangkat menuju Negara Maritim, dan hal ini merupakan kondisi prasyarat yang cukup mendesak.

Tujuannya adalah melakukan damage recovery akibat deviasi dalam penetapan prinsipe cabotage dalam politik nasional terutama dalam Sistem Pelayaran Nasional yang tugasnya memberikan kesejahteraan bangsa menuju Negara Indonesia Raya.

Buku Perangkat Negara Maritim bisa Anda baca e-booknya melalui Gramedia Digital. Jangan lewatkan juga gratis voucher diskon dari Gramedia yang bisa kamu gunakan tanpa minimal pembelian. Klik di sini untuk dapatkan vouchernya.