Kenapa Korea Terbagi Dua? Berikut Sejarah di Balik Perpecahannya

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa satu bangsa di Semenanjung Korea akhirnya menjadi dua negara yang terpisah hingga sekarang? Alasan utamanya berawal dari berakhirnya Perang Dunia II pada 1945.

Setelah Jepang menyerah, wilayah Korea dibagi sementara di sekitar Garis Lintang 38 untuk mengatur penyerahan pasukan Jepang, dengan Uni Soviet menerima penyerahan di utara dan Amerika Serikat di selatan.

Pembagian sementara itu kemudian berubah menjadi perpecahan politik akibat meningkatnya ketegangan Perang Dingin.

Berdirinya dua pemerintahan pada 1948 dan pecahnya Perang Korea pada 1950 akhirnya membuat pemisahan Korea semakin sulit disatukan kembali.

Faktor Utama Terbaginya Korea

Berikut faktor penting yang membentuk perpecahan Semenanjung Korea hingga kondisi sekarang.

• Pada tahun 1945, Sekutu membagi wilayah pendudukan Korea di sekitar Garis Lintang 38 setelah Jepang menyerah.
• Garis Lintang 38 Utara atau 38th Parallel yang digunakan adalah sebagai batas tanggung jawab pendudukan militer AS dan Uni Soviet.
• Military Demarcation Line (MDL) atau Garis Demarkasi Militer menjadi garis pemisah kedua pihak dalam kerangka Perjanjian Gencatan Senjata 1953. Di sekelilingnya terdapat Demilitarized Zone (DMZ) atau Zona Demiliterisasi dengan lebar sekitar 4 kilometer.
• Uni Soviet mendukung pembentukan pemerintahan di wilayah utara, sedangkan Amerika Serikat mendukung pemerintahan di wilayah selatan.
• Gencatan Senjata Korea yang ditandatangani di Panmunjom pada 27 Juli 1953 menghentikan pertempuran terbuka dan membentuk DMZ sebagai zona penyangga.

Garis Lintang 38 bukanlah batas permanen Korea Utara dan Korea Selatan saat ini karena garis demarkasi militer yang ditetapkan melalui gencatan senjata 1953 sedikit berbeda dari garis tersebut.

Kronologi Sejarah Terbaginya Semenanjung Korea (1910–1953)

Perpecahan Korea tidak terjadi dalam satu peristiwa.

Prosesnya berlangsung bertahap, mulai dari penjajahan Jepang, pembagian wilayah setelah Perang Dunia II, hingga Perang Korea yang berakhir dengan gencatan senjata.

1. Masa Kolonialisme Jepang di Korea (1910–1945)

Sebelum terbagi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara, Semenanjung Korea merupakan satu wilayah yang berada di bawah kekuasaan Jepang.

Jepang secara resmi menganeksasi Korea pada tahun 1910 dan memerintahnya hingga menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945.

Selama sekitar 35 tahun, masyarakat Korea mengalami pemerintahan kolonial Jepang.

Gerakan untuk memperoleh kemerdekaan terus berlangsung, baik melalui perlawanan di dalam negeri maupun melalui kelompok-kelompok yang bergerak di luar Korea.

2. Kekalahan Jepang dan Keputusan Garis Lintang 38 (Agustus 1945)

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi titik balik yang mengubah masa depan Korea.

Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi tanggung jawab untuk menerima penyerahan pasukan Jepang di Semenanjung Korea.

Garis Lintang 38 dipilih sebagai batas pembagian zona pendudukan tersebut.

Dalam proses penyusunannya, dua perwira Amerika Serikat, Dean Rusk dan Charles H. Bonesteel, terlibat dalam penentuan garis tersebut dalam waktu yang sangat singkat.

Awalnya, pembagian ini bukan dimaksudkan sebagai pembentukan dua negara Korea.

Namun, meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat pembagian sementara itu semakin sulit diakhiri dan akhirnya berkembang menjadi perpecahan politik.

3. Berdirinya Dua Pemerintahan Terpisah (1948)

Upaya membentuk satu pemerintahan Korea yang merdeka menghadapi kebuntuan akibat perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

PBB kemudian berupaya membantu proses pemilu di seluruh Semenanjung Korea, tetapi komisi PBB tidak dapat menjalankan tugasnya di wilayah utara karena tidak memperoleh akses dari otoritas Soviet.

Pemilu akhirnya dilaksanakan di wilayah selatan pada 10 Mei 1948. Dari proses tersebut lahir Republik Korea (ROK) pada Agustus 1948, dengan Syngman Rhee sebagai presiden pertama.

Sementara itu, Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) berdiri di utara pada September 1948 dengan Kim Il-sung sebagai pemimpin.

Sejak saat itu, Semenanjung Korea memiliki dua pemerintahan yang sama-sama mengklaim legitimasi atas Korea.

Pembagian yang sebelumnya bersifat sementara pun berubah menjadi persaingan politik yang semakin tajam.

4. Terjadi Perang Korea (1950–1953)

Ketegangan akhirnya berubah menjadi perang terbuka pada 25 Juni 1950, ketika pasukan Korea Utara menyerang Korea Selatan dan bergerak menuju Seoul.

Dewan Keamanan PBB mengecam serangan tersebut, kemudian Amerika Serikat dan sejumlah negara anggota PBB mengirim pasukan untuk membantu Korea Selatan.

Pasukan yang dipimpin Amerika Serikat di bawah United Nations Command (UNC) berhasil mendorong pasukan Korea Utara mundur.

Namun, ketika pasukan PBB bergerak semakin jauh ke utara, Tiongkok ikut campur dalam perang dan mengirim Chinese People's Volunteers untuk mendukung Korea Utara.

Perang kemudian berlangsung selama hampir tiga tahun dengan perubahan garis depan yang berulang.

Konflik ini menjadi salah satu titik paling panas dalam Perang Dingin karena melibatkan kekuatan besar yang mendukung pihak berbeda di Semenanjung Korea.

5. Gencatan Senjata Panmunjom dan Terbentuknya DMZ (1953)

Setelah pertempuran berlangsung selama tiga tahun, pihak-pihak yang bertikai menandatangani Korean Armistice Agreement di Panmunjom pada 27 Juli 1953.

Perjanjian ini menghentikan permusuhan terbuka dan menetapkan Military Demarcation Line (MDL) sebagai garis pemisah militer.

Kedua pihak kemudian menarik pasukan sejauh 2 kilometer dari MDL untuk membentuk Demilitarized Zone (DMZ) atau Zona Demiliterisasi.

DMZ inilah yang hingga kini menjadi kawasan penyangga antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Namun, penting untuk dipahami bahwa gencatan senjata bukanlah perjanjian perdamaian.

Armistice Agreement secara khusus bertujuan menghentikan permusuhan sampai tercapainya penyelesaian damai secara politik sehingga tidak pernah secara resmi mengakhiri konflik melalui sebuah traktat perdamaian.

Oleh karena itu, lebih tepat dikatakan bahwa Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada 1953, sementara penyelesaian damai permanen belum tercapai.

Kondisi inilah yang membuat perpecahan Semenanjung Korea bertahan hingga sekarang.

Korea Selatan dan Korea Utara Pasca-Perpecahan

Setelah perang dan pembagian wilayah, Korea Selatan dan Korea Utara berkembang dengan sistem politik, ekonomi, serta hubungan internasional yang sangat berbeda.

Perbedaan itu terlihat jelas dari cara kedua negara mengatur pemerintahan hingga arah pembangunan ekonominya.

1. Ibu Kota

Korea Selatan (Republik Korea) memiliki ibu kota di Seoul, sementara ibu kota Korea Utara (DPRK) berada di Pyongyang.

2. Sistem Politik

Korea Selatan menerapkan sistem republik demokratis dengan sistem multipartai.

Sementara itu, Korea Utara merupakan negara satu partai yang didominasi oleh Partai Pekerja Korea.

3. Ideologi

Korea Selatan menganut demokrasi liberal dengan sistem ekonomi pasar.

Sementara Korea Utara menjadikan Juche sebagai ideologi negara dengan peran pemerintah yang sangat dominan dalam perekonomian.

4. Sekutu Utama dalam Sejarah Perang Dingin

Korea Selatan bersekutu dengan Amerika Serikat dan negara-negara blok Barat.

Di sisi lain, Korea Utara menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet dan Tiongkok.

5. Bentuk Pemerintahan

Korea Selatan berbentuk republik presidensial yang dipimpin oleh presiden hasil pemilihan umum.

Sementara Korea Utara merupakan negara sosialis dengan kekuasaan politik yang terpusat di bawah kepemimpinan keluarga Kim.

6. Kondisi Ekonomi

Korea Selatan memiliki perekonomian yang maju dan berorientasi pada ekspor.

Sebaliknya, ekonomi Korea Utara sangat terpusat dengan peran negara yang dominan.

Perbedaan tersebut semakin terlihat dari perkembangan ekonomi kedua negara.

Korea Selatan berubah dari penerima bantuan pascaperang menjadi negara berpendapatan tinggi dengan ekonomi yang kuat di sektor industri, teknologi, dan ekspor.

Bahkan Bank Dunia mencatat transformasi Korea Selatan sebagai salah satu perubahan pembangunan paling signifikan dalam sejarah modern, sementara OECD pada 2026 masih menempatkan ekspor semikonduktor sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonominya.

Sementara itu, Korea Utara mempertahankan sistem ekonomi yang jauh lebih terpusat dan tertutup.

Jika kamu ingin memahami mengapa perpecahan Korea tidak berhenti setelah terbentuknya dua pemerintahan, buku Perang yang Tidak Boleh Dimenangkan: Konflik Korea karya Nino Oktorino bisa menjadi bacaan yang relevan.

Buku ini membahas Perang Korea 1950–1953, termasuk invasi Korea Utara, keterlibatan pasukan PBB yang dipimpin Amerika Serikat, hingga masuknya Tiongkok dalam konflik tersebut.

Pembahasannya juga membantu melihat bagaimana perang di Semenanjung Korea menjadi bagian dari persaingan kekuatan besar pada masa Perang Dingin.

Dengan begitu, kamu dapat memahami bahwa perbedaan Korea Selatan dan Korea Utara hari ini tidak hanya berakar pada perbedaan sistem politik, tetapi juga pada sejarah konflik yang melibatkan kepentingan internasional.

Buku ini bisa kamu akses dengan mudah melalui Gramedia Digital.