Peluncuran dan Bedah Buku : SOCIOPHRENIA

JAKARTA, KOMPAS — Kecenderungan masyarakat Indonesia tidak mematuhi peraturan menciptakan kekacauan. Psikolog sosial Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan Sarwono, mengistilahkan kondisi itu sociophrenia yang diartikan secara gamblang adalah penyakit masyarakat berjemaah.
Salah satu bentuk ketidakkonsistenan ialah para elite politik dan pemerintahan tidak menjalankan aturan. Akibatnya, masyarakat juga tidak menganggap peraturan sebagai acuan dalam kehidupan sosial. Hal itu membuat tidak ada arah dan konsistensi pembangunan sehingga sulit bagi Indonesia untuk menjadi masyarakat yang modern.
”Salah satu penyebab sociophrenia adalah masyarakat kita terbiasa hidup bergantung pada pimpinan,” kata Sarlito pada acara bedah buku biografinya Sociophrenia, Perjalanan dan Pemikiran Sarlito Wirawan Sarwono karya Orchida Ramadhania di Jakarta, Minggu (24/5). Hadir sebagai pembicara sosiolog Universitas Indonesia, Paulus Wirutomo, dan ahli filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat.
Sarlito mencontohkan, pada zaman penjajahan, pemerintahan Orde Lama, dan Orde Baru, keputusan di tangan pemimpin. Sekarang, meski sudah berdemokrasi, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami.
”Masyarakat bersifat dua, pertama apatis, yaitu tidak peduli. Kedua, bersifat destruktif. Jika kebijakan tidak berjalan, pemimpin langsung diganti. Keduanya sama-sama tidak menyelesaikan masalah,” papar Sarlito.
 
Kamar-kamar
 
Terkait dengan permasalahan tersebut, Komaruddin menuturkan, dalam masyarakat terbentuk ruang-ruang yang memisahkan kelompok dan individu satu sama lain. Pada awalnya, ruang itu bermaksud memberikan rasa aman bagi para anggota kelompok masyarakat yang berbeda-beda.
Akan tetapi, lambat laun terjadi pengeksklusifan kelompok sehingga mereka bergesekan dengan kelompok lain. ”Bahaya yang ditimbulkan sociophrenia pada masyarakat Indonesia besar. Kita tidak akan pecah, tetapi juga tidak menyatu. Indonesia bisa menjadi negara yang tidak ke mana-mana,” tutur Komaruddin. Peradaban masyarakat Indonesia akan sulit berkembang.
 
Taat sistem
 
Menurut Sarlito, tidak ada solusi mendadak, tetapi harus bertahap dan konsisten. Caranya, dengan membangun sistem. Meskipun pemimpin silih berganti, harus tetap ada acuan pokok yang bisa diterapkan.
Oleh sebab itu, diperlukan sikap bijak dari masyarakat untuk mengawal keberlangsungan sistem tersebut. ”Dimulai dengan penanaman nilai-nilai keberagaman di masyarakat yang akan membuat masyarakat menghargai perbedaan, selama tidak melanggar peraturan,” kata Sarlito.
Pengawalan masyarakat tersebut juga berguna untuk memastikan pemerintah taat sistem dan tidak menunda-nunda pekerjaan.
Paulus Wirutomo menuturkan, masih perlu analisis lebih lanjut terkait kondisi sociophrenia, terutama kaitan antara ketidakkonsistenan individu dan masyarakat. Dia melihat, terjadi anomi di masyarakat, yakni hilangnya patokan baik dan buruk. ”Contohnya, definisi dari berbagai perilaku semakin kabur, seperti antara korupsi dan gratifikasi. Masyarakat pun kehilangan makna dari pengertian korupsi,” ujarnya (DNE)

Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/05/25/%E2%80%9DSociophrenia%E2%80%9D-Landa-Warga